Pengacara Napi Teroris Khawatir dengan Diesahkannya RUU Terorisme

Pengacara Napi Teroris Khawatir dengan Diesahkannya RUU Terorisme

Pengacara Napi Teroris Khawatir dengan Diesahkannya RUU Terorisme

Kuasa Hukum Narapidana Teroris, Achmad Michdan mengatakan jika ia merasa khawatir dengan diesahkannya RUU Terorisme.

Terlebih lagi jika  beberapa pasal masih menjadi perdebayan antara DPR dengan pemerintah. Kekhawatirannya ini cenderenung lebih besar kepada hak asasi yang bisa saja disalahi oleh pelaksana undang-undang.

Hal ini lantaran adanya wacana keterlibatan anggota TNI serta dapat melakukan penindakan tanpa perlu alat bukti yang cukup merupakan hal yang perli dikaji kembali.

"Sebenarnya masih banyak yang harus diperhatikan dalam pembuatan RUU ini. Terutama mengenai hak asasi manusia. Terlebih lagi hari ini TNI bisa berbagi tugas dengan Polri untuk masalag dan penahanan terduga terorisme. AGEN POKER

Ia menilai jika belakangan ini banyak sekali kejadian penindakan yang dilakukan pihak kepolisian yaang sudah di luar akan sehat.

Terduga dapat ditahan kapan saja, dimana saja, tidak peduli mereka sedang mengerjakan apapun.

"Inilah yang tidak boleh. Masa orang mau berangkat kerja ditangkap? Terus orang lagi nongkrong tiba-tiba ditangkap?," kata Achmad.

Belum lagi terdapat masalah dalam memberikan pasal kepada tersangka teroris. Dibeberapa kasus, terjadi kesalahan dan menyebabkan pelanggaran.

Tiga kasus di Indonesia Timur, misalnya, Achmad menjelaskan ada terduga yang seharusnya melanggar undang-undang darurat, justru dimasukkan dalam undang-undang terorisme, begitu juga sebaliknya.

"Seharusnya, diberesi dulu dalam penindakan dan menjadikan tersangkanya. Dakwaannya juga jelas pakai pasal yang mana? masih banyak yang keliru," lanjut Achmad. 

Achmad juga menambahkan jika terlibatnya TNI dalam penindakan kasus terorisme, dinilai tidak perlu. Menurutnya cukup kepolisian saja yang mengurusi kasus terorisme. AGEN DOMINO

Polisi kan sudah mengerti seluruh anggota jaringan teroris yang tersebar di Indonesia. Begitu juga dengan kelengkapan alat yang dimiliki.

"Ya cukup kepolisian sajalah, tidak perlu TNI ikut turun juga. Polisi sudah bisa memetakan seluruhnya. Mereka kan juga sudah tau jaringannya siapa saja dan dimana saja, pemimpinnya sudah diketahui," Jelasnya.

Selama ini kita lihat kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan karena harus adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terduga teroris. Kendati demikian, bukan berarti ada penangkapan tanpa harus memiliki bukti yang cukup. BANDAR POKER

Keterlibatan TNI juga dikritik juga oleh Komnas HAM, Chairul Anam. Ia menilai jika TNI ikut dalam menangani kasus terorisme maka harus melalui keputusan politik, seperti keputusan Presiden.

 "TNI tidak boleh turun tanpa ada keputusan politik. Tetap harus ada keppres apabila TNI ikut dalam menangani kasus terorisme," kata Chairul.

Mari bergabung bersama kami di SUMBERPOKER
www.sumberpoker.com
www.sumberpkr.com

Keunggulan dari SUMBERPOKER!!
*Minimal Depo dan WD Rp. 15.000,-
*Bonus New Member 20% Minimal depo 100 ribu
*Bonus Deposit 2%
*Bonus Rollingan 0,5% Dibagikan Setiap Hari Senin
*Bonus Refferal 15% Seumur Hidup
*Total jackpot hingga ratusan juta rupiah

Support Bank Lokal :
SUMBER POKER menyediakan berbagai jenis pilihan permainan yang
sangat bervariasi :
* POKER
* Q-KICK
* CEME
* Ceme Keliling
* Live Poker
*AGEN DOMINO